Dalam beberapa hari terakhir, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan praktik jukir liar. Namun, sejumlah orang menilai bahwa usaha tersebut tidak berhasil. Sebaliknya, terdapat beberapa alasan mengapa pengendara ojek ilegal sulit untuk dihentikan di Jakarta.
Salah satu faktor utama yang menyulitkan penertiban jukir liar adalah masalah bekingan. Banyak dari mereka memiliki hubungan dengan pihak tertentu yang memberikan perlindungan atau dukungan terhadap kegiatan ilegal mereka. Hal ini membuat penertiban menjadi sulit dilakukan tanpa campur tangan yang kuat dari pihak berwenang.
Selain itu, profesi jukir liar juga dianggap sebagai ladang uang yang menjanjikan bagi para pelaku. Pendapatan yang didapatkan dari memungut biaya parkir di jalanan Jakarta seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari pekerjaan lain yang mungkin tersedia bagi mereka. Sehingga, meskipun ada upaya penertiban, namun masih banyak jukir liar yang tetap bertahan karena potensi keuntungan yang besar.
Pemprov DKI Jakarta perlu mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan komprehensif untuk menangani masalah jukir liar ini. Upaya-upaya seperti peningkatan pengawasan, penindakan hukum yang lebih keras terhadap pelanggar, serta memberikan alternatif pekerjaan dan pelatihan bagi para jukir liar dapat menjadi langkah awal yang efektif.
Dibutuhkan juga kerja sama antara Pemprov, kepolisian, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan strategi yang lebih holistik dalam menangani masalah ini. Tanpa langkah-langkah yang komprehensif dan sinergi antarinstansi, penertiban jukir liar di Jakarta akan terus menjadi tantangan yang sulit untuk diatasi.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, memberikan penjelasan tambahan yang menguatkan pemahaman tentang sulitnya memberantas jukir liar di Jakarta. Menurutnya, bekingan yang diberikan kepada para jukir liar menjadi faktor utama yang membuat mereka sulit untuk diberantas.
Rahadiansyah menyoroti bahwa keterlibatan dalam melindungi jukir liar tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, seperti Ketua RT, tetapi juga melibatkan sekelompok ormas dan bahkan oknum aparat keamanan. Hal ini menunjukkan kompleksitas masalah tersebut, karena adanya dukungan dari berbagai pihak yang seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
Keterlibatan ormas dan oknum aparat keamanan dalam perlindungan terhadap jukir liar menunjukkan bahwa fenomena ini telah meresap ke dalam berbagai lapisan sosial dan kelembagaan di Jakarta. Ini menimbulkan tantangan yang lebih besar bagi pemerintah dalam upaya memberantas praktik ilegal tersebut.
Pernyataan dari Rahadiansyah menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, instansi pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Tanpa upaya bersama yang kuat dan berkesinambungan, sulit untuk menekan praktik jukir liar di Jakarta.
