Dinas Pendidikan DKI Jakarta perlu menginventarisasi kebutuhan sarana, prasarana, dan kualitas tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Tujuannya adalah agar layanan pendidikan di sekolah negeri dan swasta memiliki kualitas yang sama. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap rencana pemerintah daerah untuk menyediakan sekolah swasta gratis. Pada tahun 2025, hampir 3.000 sekolah swasta akan bergabung dalam program sekolah swasta gratis yang digagas oleh DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta.
“Saat ini masih terdapat ketimpangan fasilitas antara sekolah negeri dan swasta. Sarana, prasarana, serta kemampuan guru harus menjadi perhatian kita dalam mengawal proses ini dengan baik,” ujar Khoirudin pada Jumat (4/10/2024). Menurut Khoirudin, penyetaraan fasilitas antara sekolah negeri dan swasta menjadi prioritas Dinas Pendidikan dalam lima tahun mendatang. Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan lancar sehingga generasi muda berkualitas dapat lahir pada tahun 2045 saat Indonesia Emas.
“Pendidikan adalah hak masyarakat dan kewajiban negara, oleh karena itu semua harus dipenuhi,” tambah Khoirudin dari PKS. Selain itu, Khoirudin juga mengusulkan agar honor guru di sekolah negeri dan swasta disamakan. Banyak guru swasta mengeluhkan honor yang mereka terima jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Honor guru di sekolah negeri dan swasta sebaiknya tidak terlalu berbeda. Saat ini perbedaannya seperti langit dan bumi. Setidaknya, kita ingin melihat kenaikan honor bagi para guru,” ungkapnya. Bahkan, masih ada guru yang hanya menerima honor sekitar Rp 2-3 juta per bulan, padahal mereka adalah garda terdepan dalam membentuk karakter anak bangsa.
“Mereka yang mendidik generasi muda, calon pemimpin masa depan, tidak seharusnya honor mereka kalah dengan PJLP. Mereka berhak mendapatkan penghargaan yang lebih layak. Ini adalah tanggung jawab bersama kita,” tegas Khoirudin.