Indonesia sedang berusaha mengembangkan model PAUD Holistik Integratif yang tidak hanya memberikan pendidikan kepada anak-anak, tetapi juga menyediakan layanan gizi dan kesehatan. Kebijakan wajib belajar selama 13 tahun, termasuk untuk pra-sekolah, juga sedang dipertimbangkan. “Kebijakan ini akan menjadi terobosan besar. UNICEF telah melakukan advokasi dan melihat kemajuan yang signifikan. Kebijakan ini akan mengikuti jejak negara-negara lain di kawasan yang telah menginvestasikan banyak pada PAUD dan akan mempengaruhi negara-negara lainnya, menciptakan efek berantai,” ujar Maniza Zaman, Perwakilan UNICEF Indonesia, dalam siaran pers yang dikutip pada Jumat (25/10/2024).
Namun, pengembangan PAUD di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah akses, dimana hanya 35 persen anak usia 3-6 tahun yang memiliki akses ke layanan tersebut. Jumlah dan infrastruktur PAUD, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau, masih sangat terbatas. Alokasi anggaran negara untuk PAUD juga minim, hanya 0,8 persen dari total anggaran pendidikan nasional. “Angka ini jauh di bawah standar internasional yang mencapai 10 persen dan perlu ditingkatkan secara signifikan,” tambah Maniza.
Selain itu, belum semua PAUD memiliki guru-guru berkualitas. Masih ada anggapan bahwa menjadi guru PAUD tidak memerlukan kualifikasi yang baik. “Data menunjukkan bahwa hanya 60 persen guru PAUD yang memiliki gelar sarjana, dibandingkan dengan 90 persen di jenjang pendidikan lain. Penting untuk mengakui bahwa menjadi guru PAUD adalah profesi mulia,” ungkap Maniza. Tidak hanya itu, pemahaman orang tua dan pengasuh tentang pentingnya PAUD juga masih rendah. Banyak layanan PAUD yang dikelola secara mandiri atau oleh pihak swasta, yang memerlukan biaya tambahan bagi setiap keluarga, meskipun sudah ada subsidi. “Masalah keuangan di rumah tangga juga harus dipertimbangkan. Kita harus memastikan keterjangkauan PAUD bagi semua kalangan,” tegasnya.
Oleh karena itu, UNICEF mendorong dukungan dan investasi yang lebih besar untuk PAUD dari berbagai pihak. Dukungan ini menjadi strategi dalam mengembangkan PAUD yang mencakup berbagai aspek kompleks dan membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Perlunya layanan kesehatan dan kesejahteraan ibu yang berkelanjutan sejak hamil hingga merawat anak, serta pola pengasuhan anak oleh orang tua dan pengasuh juga menjadi hal penting. Koordinasi, sistem pendukung, konektivitas, pendanaan yang tepat, serta kesadaran masyarakat dalam perubahan perilaku dan sosial juga diperlukan dalam pengembangan PAUD.
Maniza menekankan bahwa semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, hingga lembaga non-profit dan filantropi, harus mengambil langkah konkret untuk menjadikan PAUD sebagai agenda bersama yang penting bagi masa depan bangsa. UNICEF dan pemerintah telah memulai langkah-langkah ini, baik di tingkat regulasi maupun di lapangan melalui sejumlah inovasi, seperti pemanfaatan teknologi digital dan media sosial dalam menyebarkan praktik baik dan materi edukasi PAUD.
Investasi pada PAUD sangat penting bagi Indonesia. Setiap rupiah yang diinvestasikan pada pengembangan PAUD dapat menghasilkan keuntungan empat kali lipat. Dengan populasi Indonesia yang besar, teknologi dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya PAUD dan parenting. Perusahaan juga perlu memberikan dukungan kepada orang tua untuk mengasuh anak dengan baik. Sektor swasta dapat membantu meningkatkan jumlah layanan PAUD atau memberikan dukungan teknis, aset, dan tenaga ahli.
Dalam 20 tahun mendatang, populasi Indonesia diprediksi mencapai 380 juta jiwa, dimana sekitar 60 persennya adalah usia produktif. Indonesia harus bersiap sejak dini untuk mengoptimalkan kondisi ini agar dapat meraih bonus demografi. Semua pihak memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan PAUD dan membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini.